Bangkalan, 4 September 2024 – Universitas Trunojoyo Madura (UTM) semakin memperkuat komitmennya dalam mencapai tata kelola yang bersih dan bebas dari korupsi melalui penerapan Zona Integritas (ZI) di seluruh fakultasnya. Langkah ini diambil sebagai bagian dari upaya percepatan reformasi birokrasi di lingkungan kampus untuk mewujudkan Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).
Dalam rangka implementasi ZI, UTM menggelar kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) Pembangunan Zona Integritas dan Pengisian Lembar Kerja Evaluasi di Aula Syaikhona Kholil, Gedung Graha Utama UTM, pada Rabu, 4 September 2024. Kegiatan ini dihadiri oleh para Dekan, Jajaran Wakil Dekan, Tim Reformasi Birokrasi, Ketua Tim Zona Integritas, serta Koordinator Area UTM.
Wakil Rektor bidang umum, perencanaan, dan keuangan UTM, Ari Basuki, S.T., M.T., dalam sambutannya menegaskan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari upaya implementasi ZI di masing-masing fakultas. “Reformasi birokrasi adalah langkah awal untuk menciptakan sistem pemerintahan yang baik, efektif, dan efisien, sehingga mampu memberikan pelayanan yang cepat, tepat, dan profesional kepada masyarakat,” ujar Ari Basuki.
Kegiatan ini juga dihadiri oleh narasumber dari Universitas Brawijaya Malang, Dr. Dodyk Pranowo, STP., M.Si., yang menjabat sebagai Wakil Dekan II Bidang Umum, Keuangan, dan Sumber Daya. Dalam paparannya, Dr. Dodyk memberikan panduan teknis kepada para peserta tentang bagaimana membangun Zona Integritas secara efektif, sekaligus menjelaskan pentingnya mengisi Lembar Kerja Evaluasi sebagai alat ukur keberhasilan ZI.
Zona Integritas di UTM menargetkan beberapa fakultas untuk menjadi pionir dalam pelaksanaan WBK/WBBM, antara lain Fakultas Pertanian, Fakultas Keislaman, Fakultas Hukum, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Fakultas Teknik, serta Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Budaya.
Pembangunan Zona Integritas di UTM difokuskan pada tiga sasaran utama:
- Integritas: Meningkatkan pengendalian dan pengawasan internal untuk mencegah penyimpangan, termasuk korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).
- Pelayanan Publik Prima: Meningkatkan kualitas pelayanan publik dengan fokus pada kepuasan penerima layanan.
- Kapabilitas: Mengoptimalkan kinerja unit kerja melalui peningkatan kualitas manajemen kinerja.
Dengan menerapkan enam unsur pengungkit ZI—Manajemen Perubahan, Tatalaksana, Manajemen SDM, Akuntabilitas, Pengawasan, dan Pelayanan Publik—UTM berharap dapat menjadi role model dalam menciptakan lingkungan pendidikan yang bersih dan bebas korupsi, serta memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.
Langkah konkret ini menjadi bukti keseriusan UTM dalam mendukung reformasi birokrasi nasional dan mewujudkan pemerintahan yang bersih dan melayani.
